Pemerintah Thailand telah meluncurkan tindakan tegas terhadap pemandu wisata ilegal dan operator tur tanpa izin di seluruh negeri. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan standar industri pariwisata dan memastikan keselamatan serta kenyamanan wisatawan.

Sanksi Baru yang Lebih Berat

Mulai Mei 2025, individu yang terbukti menjadi pemandu wisata tanpa izin resmi dapat dikenai denda hingga 100.000 baht (sekitar Rp45 juta) dan atau hukuman penjara maksimal 1 tahun. Sementara itu, operator tur tanpa lisensi menghadapi denda hingga 500.000 baht (sekitar Rp225 juta) dan atau penjara hingga 2 tahun. Selain itu, semua iklan tur kini wajib mencantumkan nomor lisensi, nama, dan alamat operator untuk transparansi bagi wisatawan.

Larangan bagi Warga Asing

Hukum Thailand melarang warga asing untuk bekerja sebagai pemandu wisata, termasuk membawa wisatawan asing secara individu atau dalam kelompok, serta memberikan informasi atau saran kepada wisatawan. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat mengakibatkan sanksi hukum yang serius.

Pembentukan Satuan Tugas Khusus

Untuk menegakkan peraturan ini, pemerintah telah membentuk Joint Operations Center yang melibatkan lima lembaga utama yaitu Kementerian Pariwisata dan Olahraga, Departemen Pengembangan Bisnis, Departemen Investigasi Khusus, Biro Polisi Pariwisata, dan Biro Imigrasi. Satuan tugas ini bertugas melakukan inspeksi dan penindakan terhadap praktik ilegal di destinasi wisata populer seperti Bangkok, Phuket, dan Pattaya.

Penangkapan Terkini

Beberapa kasus penangkapan telah terjadi sebagai bagian dari upaya ini. Pada 23 April 2025, dua warga negara Rusia ditangkap di Phuket karena menjadi pemandu wisata ilegal. Kemudian, pada 6 Mei 2025, seorang warga negara Tiongkok ditangkap di Bangkok saat memandu wisatawan di Wat Phra Kaew

Implikasi bagi Wisatawan

Wisatawan yang berencana mengunjungi Thailand disarankan untuk memastikan bahwa mereka menggunakan jasa pemandu wisata dan operator tur yang memiliki lisensi resmi. Hal ini tidak hanya menjamin pengalaman yang aman dan berkualitas, tetapi juga menghindarkan wisatawan dari potensi masalah hukum.

Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen Thailand untuk menjaga integritas sektor pariwisata dan melindungi reputasi negara sebagai destinasi wisata unggulan di Asia Tenggara.