Meskipun mendapat sorotan dari Amerika Serikat, transaksi pembayaran digital melalui QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) justru mengalami lonjakan signifikan. Menurut data Bank Indonesia, pada kuartal I 2025, volume transaksi QRIS tumbuh sebesar 169,15% secara tahunan (year-on-year), didorong oleh peningkatan jumlah pengguna dan merchant

Kritik dari Amerika Serikat

Pemerintah AS, melalui Kantor Perwakilan Dagang (USTR), mengkritik QRIS dan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) karena dianggap membatasi akses perusahaan asing ke sistem pembayaran Indonesia. Mereka menilai bahwa kebijakan ini tidak melibatkan pemangku kepentingan internasional dalam proses perumusannya dan kurang kompatibel dengan sistem pembayaran global .​

Respons dan Dukungan Domestik

Kritik dari AS justru memicu gelombang dukungan dari masyarakat Indonesia. Tagar #QRIS menjadi trending di media sosial, dengan banyak warganet menyuarakan pembelaan terhadap sistem pembayaran nasional ini. QRIS dianggap sebagai simbol kedaulatan digital dan upaya Indonesia untuk memperkuat sistem pembayaran domestik .​

Ekspansi Internasional QRIS

Meskipun dirancang untuk transaksi domestik, QRIS telah menjalin kerja sama dengan beberapa negara, termasuk Malaysia, Singapura, dan Thailand, memungkinkan pembayaran lintas negara. Bank Indonesia juga menargetkan ekspansi QRIS ke delapan negara Asia lainnya, seperti Filipina, Jepang, Korea Selatan, India, dan Uni Emirat Arab.​

Kesimpulan

Kritik dari Amerika Serikat terhadap QRIS dan GPN menyoroti tantangan dalam harmonisasi sistem pembayaran nasional dengan standar internasional. Namun, pertumbuhan pesat transaksi QRIS menunjukkan bahwa sistem ini telah diterima luas oleh masyarakat Indonesia dan menjadi bagian integral dari ekosistem pembayaran digital nasional.