Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian resmi memberikan izin kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk kembali menggelar rapat atau kegiatan kedinasan di hotel. Kebijakan ini diumumkan sebagai bagian dari upaya mendukung pemulihan ekonomi, khususnya di sektor perhotelan dan MICE (Meeting, Incentive, Convention and Exhibition) yang sempat terpukul akibat pandemi COVID-19.

Namun, Mendagri menekankan bahwa izin ini bukan berarti tanpa batas. Pemerintah tetap mewajibkan agar kegiatan rapat di luar kantor, terutama di hotel, dilakukan secara selektif dan bertanggung jawab, serta tidak berlebihan atau menghambur-hamburkan anggaran negara.

“Silakan ASN rapat di hotel, tapi harus tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas dan urgensi. Jangan sampai kegiatan tersebut justru menjadi ajang pemborosan atau pencitraan” ujar Tito dalam sebuah pernyataan resmi.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa kegiatan rapat di hotel hanya boleh dilakukan jika memang fasilitas kantor tidak memadai, atau jika acara berskala besar dan melibatkan peserta lintas instansi atau daerah. Dalam hal ini, hotel dinilai sebagai tempat yang lebih representatif dan dapat menunjang kelancaran acara.

Kebijakan ini mendapat sambutan positif dari pelaku industri perhotelan yang memang sangat mengandalkan kegiatan pemerintahan sebagai salah satu sumber pendapatan utama. Dengan dibukanya kembali peluang tersebut, diharapkan dapat membantu mendorong roda ekonomi daerah dan menciptakan lapangan kerja, terutama bagi sektor perhotelan yang sempat terpuruk.

Namun, publik tetap berharap adanya pengawasan yang ketat dalam implementasinya. Masyarakat menilai bahwa kebijakan ini harus diiringi dengan transparansi penggunaan anggaran serta evaluasi berkala, agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan di luar urusan kedinasan.

Dengan aturan yang jelas dan pengawasan yang tepat, kebijakan ini diharapkan bisa menjadi solusi win-win: membantu pemulihan ekonomi sekaligus menjaga integritas dan efisiensi birokrasi pemerintahan.