Kebijakan efisiensi anggaran yang digulirkan pemerintah pusat berdampak cukup signifikan terhadap sektor perhotelan dan restoran di Salatiga. Instruksi Presiden Prabowo berupa pemangkasan anggaran perjalanan dinas dan konstrain penggunaan fasilitas publik mulai terasa sejak awal 2025.

1. Turunnya Okupansi Hotel

Menurut data dari Mantranews, okupansi hotel di Salatiga sempat turun hingga 50 % karena perjalanan dinas dan kegiatan MICE dari instansi pemerintah banyak dibatalkan atau dikurangi. Padahal, selama ini aktivitas MICE merupakan sumber utama tamu, termasuk yang menginap dan menyewa ruang di hotel-hotel lokal.

2. Penurunan Retribusi Daerah

Ketua PHRI Kota Salatiga, Arso Adji Sadjiarto menyatakan kekhawatirannya terhadap penurunan pendapatan asli daerah dari retribusi hotel dan restoran. Tahun 2024, pendapatan retribusi telah mencapai lebih dari Rp 22 miliar, namun potensi penurunan diprediksi terjadi pada anggaran 2025–2026. Hal ini bisa memberi tekanan pada keuangan daerah dan menurunkan layanan publik.

3. Dampak Ekonomi Lokal

Selain hotel, restoran dan UMKM lokal juga merasakan efek domino akibat turunnya kunjungan MICE. Menurut PHRI Salatiga, pendapatan restoran menurun tajam karena order konsumsi dari kegiatan instansi ikut terpangkas . Dampak ini juga menyentuh pemasok lokal seperti petani dan pedagang bahan makanan.

4. Respon Industri dan Pemerintah Daerah

PHRI telah mengajukan surat ke Pemerintah Pusat melalui DPP PHRI meminta revisi kebijakan efisiensi agar tidak terlalu merugikan sektor perhotelan dan restoran. Sementara itu, Pj Wali Kota Salatiga, Yasip Khasani, mengusulkan agar pemerintah daerah meningkatkan daya tarik wisata lokal supaya tamu datang sebagai wisatawan umum, bukan hanya dari segmen dinas pemerintahan

5. Ancaman terhadap Tenaga Kerja

Di tengah penurunan okupansi dan omzet, hotel-hotel lokal di Jawa Tengah termasuk Salatiga mulai mengurangi tenaga harian dan jam kerja staf. Di Yogyakarta, beberapa hotel bahkan telah kembali ke model efisiensi ala masa pandemi seperti memotong jam operasional karyawan. Di Salatiga, PHRI juga memperingatkan bahwa jika kondisi ini terus berlangsung, pemangkasan karyawan atau PHK bisa terjadi.

Pemerintah daerah dan pelaku industri di Salatiga perlu segera bersinergi untuk menjaga kelangsungan sektor perhotelan dan restoran. Adaptasi cepat lewat promosi pariwisata lokal, diversifikasi sumber pendapatan dan komunikasi intensif dengan pemerintah pusat menjadi kunci menjaga ekonomi daerah tetap tumbuh.