Donald Trump, mantan Presiden Amerika Serikat yang kini kembali mencalonkan diri sebagai presiden, dilaporkan sedang mempertimbangkan untuk mengenakan biaya visa turis fast-track sebesar $1.000 atau sekitar Rp 16 juta. Kebijakan ini ditujukan untuk memperketat imigrasi sekaligus menambah pendapatan negara. Namun, bagaimana dampaknya bagi wisatawan dan hubungan internasional?

Apa Itu Visa Fast-track?

Visa fast-track (atau dipercepat) adalah layanan khusus yang memungkinkan pelancong mendapatkan visa dalam waktu lebih singkat dibanding proses biasa. Biasanya, visa jenis ini dibutuhkan oleh mereka yang ingin segera berangkat ke AS untuk keperluan bisnis, keluarga, atau turis. Dengan membayar lebih, pemohon bisa melewati antrian panjang dan mendapatkan prioritas.

Mengapa Trump Ingin Menaikkan Biayanya?

Salah satu alasan utama Trump adalah untuk membatasi jumlah imigran sekaligus meningkatkan pendapatan pemerintah. Selama ini, AS menjadi tujuan favorit wisatawan dan pencari suaka. Dengan biaya yang tinggi, diharapkan hanya mereka yang benar-benar serius atau mampu saja yang akan mengajukan visa fast-track. Selain itu, kebijakan ini juga sejalan dengan agenda Trump yang dikenal ketat dalam hal imigrasi.

Dampak bagi Wisatawan Indonesia

Bagi warga Indonesia yang sering berkunjung ke AS, kenaikan biaya ini tentu menjadi pertimbangan serius. Rp 16 juta bukanlah jumlah kecil, dan bisa menyulitkan sebagian pelancong. Di sisi lain, jika visa reguler tetap tersedia dengan biaya normal, opsi fast-track mungkin hanya akan digunakan oleh kalangan tertentu, seperti pebisnis atau mereka yang mendesak.

Pro dan Kontra Kebijakan Ini

• Pro: Pemerintah AS bisa mendapatkan tambahan pendapatan, mengurangi beban administrasi imigrasi, dan memprioritaskan wisatawan berkualitas.

• Kontra: Berpotensi menurunkan jumlah turis, merugikan sektor pariwisata AS, dan dianggap diskriminatif terhadap calon pengunjung dari negara berkembang.

Apa yang Akan Terjadi Selanjutnya?

Jika kebijakan ini benar-benar diterapkan, bisa jadi negara lain akan mencontoh atau justru mengkritik AS. Namun, semua masih dalam tahap wacana, dan tergantung pada hasil pemilu AS November mendatang. Bagi yang berencana ke AS, mungkin perlu mempertimbangkan untuk segera mengajukan visa sebelum aturan baru berlaku.